• Survey Kepuasan Masyarakat

Latar Belakang

Latar Belakang

  • Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamatkan bahwa seluruh Kementerian / Lembaga (K/L)  perlu melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemrintahan yang baik.
  • Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana,  sumber daya manusia aparatur,  peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.
  • Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.
  • Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.
  • Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:
  • Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
  • Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
  • Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

  • Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutamamenyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumberdaya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnyaPenataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang right-sizing adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. Right-sizing organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.  Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat denganjabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama”ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.   Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan  agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.